Tagged: pembangunan

PEMBANGUNAN DAN DISTRIBUSI DEPENDENSI

Makna “pembangunan” pada dasarnya adalah partikular dan diverse, dan karena ke-partikular-an tersebut, kerap kali makna “pembangunan” digiring menuju  homogenitas dan dijadikan dalih untuk melanggengkan berbagai kepentingan ekonomi dan politik  tertentu (khususnya bagi korporat, dan ‘negara kapitalis’ atau capitalist-state). Berangkat dari pernyataan Escobar, bahwa wacana “pembangunan global” terus berada pada bayang-bayang negara maju, yang pada saat yang bersamaan juga sedang menghantui negara-negara (yang dianggap) sedang berkembang. Namun, bayang-bayang tersebut tidaklah bebas nilai, bayang-bayang tersebut bahkan sarat dengan nilai, dan yang paling melekat adalah “nilai-nilai ekonomi kapitalistik”. Jika melihat pada ruang sejarah Indonesia, Robison dalam the Rise of Indonesian Capitalism dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia bukan atas “kehendaknya” sendiri untuk masuk dalam ruang “pembangunan global” dan jerat neoliberalisme, melainkan atas “kehendak” pihak lain. Khususnya bagaimana pada era kepemimpinan Orde Baru, Undang-Undang Penananaman Modal Asing (UU PMA) diratifikasi dan menjadi pintu masuk bagi berbagai korporasi besar. Bahkan, seperti disebutkan Suar Saroso bahwa UU PMA tersebut juga lahir akibat dorongan aksis-aksis bisnis internasional dan corong neoliberalisme kawasan Blok Barat: Truman Doctrine. Selanjutnya->

STRUKTUR SOSIAL DAN APOLOGETIS KEMISKINAN

James Scott dalam Seeing Like a State menjelaskan, bahwa realitas sosial yang pada saat ini tampak adalah “realitas permukaan”, masih ada realitas yang jauh lebih kompleks yang berisi abstraksi rasio hingga kuasa dan kepentingan yang terjalin antar subjek. Realitas yang mungkin dimaksud oleh Scott adalah “realitas struktur”, ia dikonstuksikan oleh berbagai subjek di dalam struktur, namun sekaligus membentuk struktur. Hal tersebut senada dengan penjelasan Durkheim tentang fakta sosial, bahwa pada dasarnya fakta sosial adalah suatu akumulasi nilai dan norma, yang pada akhirnya dapat mengatur masyarakat. Kekuatan struktur sosial untuk “mengatur” tersebutlah yang pada akhirnya dipahami sebagai sebuah arena yang kompleks. Struktur sosial dalam konteks kemiskinan sangat identik dengan jarak (gap) antar subjek atau aktor, yang terbangun dalam relasi yang bersifat vertikal. Struktur sosial vertikal tersebut yang pada akhirnya dapat membuat lokus masyarakat baru yang saling terpisah berdasarkan kepemilikan aset (modal ekonomi) Seperti disebutkan Wertheim, struktur sosial masyarakat Indonesia yang awalnya terbagi secara horizontal (berdasarkan suku, ras, dan agama), pasca tahun 1905 dan diperkuat masa depresi ekonomi global mulai terbagi secara vertikal (berdasarkan modal ekonomi). Selanjutnya->