PEMBANGUNAN DAN DISTRIBUSI DEPENDENSI

Makna “pembangunan” pada dasarnya adalah partikular dan diverse, dan karena ke-partikular-an tersebut, kerap kali makna “pembangunan” digiring menuju  homogenitas dan dijadikan dalih untuk melanggengkan berbagai kepentingan ekonomi dan politik  tertentu (khususnya bagi korporat, dan ‘negara kapitalis’ atau capitalist-state). Berangkat dari pernyataan Escobar, bahwa wacana “pembangunan global” terus berada pada bayang-bayang negara maju, yang pada saat yang bersamaan juga sedang menghantui negara-negara (yang dianggap) sedang berkembang. Namun, bayang-bayang tersebut tidaklah bebas nilai, bayang-bayang tersebut bahkan sarat dengan nilai, dan yang paling melekat adalah “nilai-nilai ekonomi kapitalistik”. Jika melihat pada ruang sejarah Indonesia, Robison dalam the Rise of Indonesian Capitalism dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia bukan atas “kehendaknya” sendiri untuk masuk dalam ruang “pembangunan global” dan jerat neoliberalisme, melainkan atas “kehendak” pihak lain. Khususnya bagaimana pada era kepemimpinan Orde Baru, Undang-Undang Penananaman Modal Asing (UU PMA) diratifikasi dan menjadi pintu masuk bagi berbagai korporasi besar. Bahkan, seperti disebutkan Suar Saroso bahwa UU PMA tersebut juga lahir akibat dorongan aksis-aksis bisnis internasional dan corong neoliberalisme kawasan Blok Barat: Truman Doctrine. Pada tahap ini juga, pernyataan Lacan juga menjadi tepat, bahwa hasrat kita adalah hasrat dari orang lain, hasrat dan kehendak kita bahkan dikonstruksikan oleh pihak lain yang justru akan menghisap dan mengambil keuntungan tersebut dari kita, sementara kita terus berdelusi kelak akan mencapai dan memperoleh apa yang “dihasrati” serta “dikehendaki” tersebut, dan salah satunya melalui pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam.

Marx dalam the Eighteenth Brumaire juga menyatakan, bahwa Negara Prancis di bawah Louis-Napoléon Bonaparte secara nyata telah bertindak sebagai agen opresi penunjang kepentingan borjuasi. Salah satunya ditunjukkan dengan bagaimana Louis Napoleon III mendorong pengesahan traktat perdangangan bebas dengan Inggris yang banyak mengorbankan kaum tertindas Prancis, hingga pembukaan perdagangan jalur Suez yang mengancam eksistensi petani (peasant) dan transformasi sumber daya alam menuju “homogenitas” pertanian (tansformasi hutan dan pastoral land menuju lahan pertanian industrial) atas dalih perbaikan ekonomi negara dan juga pembangunan. Demikian dengan proses “pemagaran” atau enclosures yang benihnya sudah ada sejak abad ke-15, hal tersebut dapat dimanifestasikan melalui peran negara yang mengatasnamakan “kepentingan bersama” (common interest), hingga puncaknya di Britania Raya abad ke-18 dengan disahkannya Enclosure Act 1773. Enclosure Act 1773 selanjutnya menjadi proses penciptaan komoditas atau bahkan “komodifikasi” segala sumber daya, manusia hingga tenaga, serta menjadi alat legitimasi negara untuk memposisikan korporat dan kapitalisme sebagai penyokong tegaknya sistem negara tersebut. Pada intinya, secara historis kita dapat pahami bahwa kompleksitas realitas pada saat ini dibangun dalam rangkaian relasi kerja superodinat-subordinat, moda produksi timpang, dan beragam diskursus “pembangunan” yang telah eksis sejak masa lampau, dan negara tidaklah otonom, negara banyak diintervensi dan dikondensasi oleh para aktor dalam berbagai arena, dan khususnya agen-agen borjuasi.

Pada tahap ini, dapat diketahui bahwa “strategi pembangunan” berada pada sentralisme kekuasaan, dan sentralisme kekuasaaan dimiliki secara hegemonik oleh dualitas negara dan korporat. Keduanya juga diperkokoh oleh jaring neoliberalisme, yang memang memiliki kehendak untuk menghapuskan demarkasi antar elemen-elemen tersebut. Atau secara spesifik, secara simplikatif dalam kaitannya dengan strategi “pembangunan” dan “eksploitasi SDA” dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

  1. Strategi Pembangunan SDA Ekstraktif yang dikonstruksikan melalui Delusi Hijau (Green Delusion), makna pembangunan dalam hal ini diasumsikan dapat diraih melalui pemanfaatan dan pengkonversian sumber daya yang melimpah di suatu negara, atau dalam hal ini sumber daya alam seperti hutan dsb. yang identik dengan negara tropis dan sedang berkembang. Ironinya, “keberlimpahan” tersebut sebetulnya tidak bertahan lama, sebagai contoh laju deforestasi di Indonesia yang sangat masif pasca disahkannya UU PMA, namun pihak berwenang terus menganggap lahan dan hutan miliknya adalah masih eksis dan tidak terbatas, sehingga dengan mudahnya mengambil jalan pintas eksploitasi SDA sebagai opsi pembangunan dan pendapatan daerah. Kekuasaan sentral dalam hal ini harus berada di negara dengan aparatusnya yang bekerjasama dengan aksis bisnis internasional, sehingga investasi skala besar dan jangka panjang tersebut memperkokoh “delusi hijau” dan dengan demikian negara akan dengan mudahnya mengumbar segala sumber daya alam yang dimilikinya.
  2. Strategi Pembangunan SDA Ekstraktif yang dikonstruksikan melalui Raja Asing (Stranger King), makna pembangunan dalam hal ini dibangun dengan jargon-jargon pembangunan yang semu oleh negara maju. Jargon stage-approach Rostrow menjadi salah satu contohnya, negara-negara (yang dianggap) berkembang terus mengikuti pola dan jejak sang “raja”, yang dalam hal ini dipersonifikasikan oleh negara-negara maju. Pola ekspansi, produksi hingga konsumsi terus menerima “arahan” dari “raja asing” yang pada dasarnya justru balik menuntut dan menghisap pengikutnya melalui gagasan, ide hingga “upeti” yang degradatif dan destruktif.
  3. Strategi Pembangunan SDA Ekstraktif yang dikonstruksikan melalui Dependensi Transnasional (Transnational Dependency), makna pembangunan dan eksploitasi SDA dalam hal ini lebih dilakukan sebagai “pilihan praktis” akibat jeratan dan dorongan hutang. Namun, pilihannya sedikit lebih dilakukan pada ranah “sadar” dibanding dengan dua strategi sebelumnya. Negara dalam hal ini memaknai pembangunan sebagai proses “tambal-sulam”, sehingga akhirnya harus terus memanfatkan SDA sebagai upaya untuk menunjangnya. Lembaga-lembaga multinasional dan transnasional seperti World Bank, Asian Development Bank, dan International Monetary Fund (IMF) juga menjadi pendorong utama yang menciptakan skema “tambal-sulam” tersebut, dimana negara-negara penerima donor terus mendapat suntikan dana-dana untuk program “pembangunan”, namun dibalik itu, para negara penerima donor harus “membayarnya” dengan bunga yang sangat besar dan bahkan tidak berkesudahan. (24/11/16)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s